TABANAN, balitourismnow.com – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Tabanan, Bali, untuk membahas akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo ini mempertemukan perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bank BPD Bali, pelaku UMKM, dan pelaku ekonomi kreatif. Diskusi berlangsung di Labyrinth Dome, Nuanu Creative City, Beraban, Tabanan.
Pembahasan mencakup berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari akses modal kerja, pengembangan bisnis, hingga peluang memperluas pasar. Salah satu pendekatan yang disoroti adalah skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis kreatif, termasuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sektor ekonomi kreatif serta pengembangan instrumen pembiayaan lain, termasuk securities crowdfunding.
“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk membuka peluang bagi masyarakat dan usaha kecil. Namun agar potensi tersebut dapat berkembang, para pelaku usaha membutuhkan akses tidak hanya ke pasar dan jaringan, tetapi juga ke skema pembiayaan yang memahami karakteristik bisnis kreatif,” ujar Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo.
Menghubungkan UMKM dengan Ekosistem Kreatif
Nuanu Creative City menjadi salah satu contoh ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan pelaku usaha lokal, wirausahawan, dan masyarakat dalam kegiatan operasional maupun program komunitas.
Saat ini, Nuanu bekerja sama dengan 668 UMKM di Bali, termasuk lebih dari 370 pelaku usaha perorangan seperti perajin, pemilik warung, pengemudi, penyedia jasa laundry, hingga pekerja kebun. Mereka bergerak di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, lanskap, katering, transportasi, hingga kebutuhan operasional lainnya.
Dalam periode 2023–2025, jumlah usaha kecil yang terlibat dalam ekosistem Nuanu meningkat hingga 14 kali lipat. Keterlibatan tersebut dinilai tidak hanya membuka peluang pengadaan, tetapi juga akses kepada konsumen baru, jejaring profesional, kolaborasi, dan eksposur pasar.
“Nuanu dapat menjadi salah satu contoh bagaimana infrastruktur dan ekosistem ekonomi kreatif dapat membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut terlibat dan berkembang,” kata Rahayu.
Mendorong Perputaran Ekonomi Lokal
Nuanu juga melibatkan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam berbagai program komunitas di desa-desa sekitar. Model tersebut telah diterapkan di 18 desa di Tabanan, dengan 38 UMKM dan BUMDes lokal terlibat dalam pelaksanaan berbagai program.
“Bantuan pangan yang kami salurkan dibeli dan didistribusikan melalui BUMDes, sehingga nilai ekonominya tetap berputar di dalam desa. Ini mendukung perekonomian lokal dan masyarakat yang tinggal di desa,” ujar I Gede Putu Waisnawa, Ketua BUMDes Beraban.
Menurut Lev Kroll, CEO Nuanu Creative City, kolaborasi antara pelaku usaha lokal, masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah, dan sektor swasta dapat menciptakan lebih banyak peluang ekonomi.
“Kami melihat Nuanu sebagai salah satu bagian dari ekosistem yang jauh lebih besar. Dari pengalaman kami, ketika pelaku usaha lokal, masyarakat, lembaga keuangan, dan sektor swasta dapat saling terhubung, akan semakin banyak peluang yang bisa tercipta. Kami berterima kasih kepada Komisi VII dan seluruh pihak yang terlibat karena telah membuka ruang untuk berdiskusi dan memungkinkan kami berbagi pengalaman yang telah kami pelajari.”
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi VII DPR RI mendorong perluasan akses pembiayaan dan permodalan sekaligus memperkuat keterhubungan antara UMKM, ekonomi kreatif, lembaga keuangan, dan ekosistem usaha di tingkat lokal.