MANGUPURA, balitourismnow.com – Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA) menyoroti lonjakan akomodasi di Bali tak terkendali belakangan ini. Karena itu organisasi ini mendorong melakukan penataan data dan tata kelola terpadu.
Ketua BVRMA, Kadek Adnyana mengatakan, perkembangan jumlah akomodasi di Pulau Dewata dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan cenderung tidak terkendali. Kalau tidak diatur, ini tentu akan menjadi masalah.
Bahkan, dalam sejumlah kasus, pembangunan telah merambah kawasan jalur hijau serta area yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi pembangunan. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi pelaku industri pariwisata dan pemangku kepentingan di Bali.
Berdasarkan temuan di lapangan, jumlah akomodasi yang terdaftar di berbagai platform online travel agent (OTA) mencapai angka yang sangat besar. Namun, angka tersebut perlu dipahami secara lebih kritis.
“Estimasi sekitar ±370.000 listing tidak sepenuhnya merepresentasikan jumlah vila murni, melainkan figur yang mencakup jumlah kamar dari berbagai jenis akomodasi seperti hotel, homestay, guesthouse, apartemen, hingga kamar kos,” kata Kadek Adnyana.
Selain itu, terjadi duplikasi listing dalam skala besar. Satu properti dapat muncul di beberapa platform OTA, bahkan dalam satu platform yang sama dapat didaftarkan berkali-kali.. dalam beberapa kasus mencapai lebih dari 50 listing oleh broker atau agen.
“Tidak sedikit pula listing yang tidak aktif, tidak memiliki legalitas, atau sekadar menggunakan label “villa” sebagai strategi pemasaran tanpa memenuhi standar yang semestinya, sehingga mengaburkan jumlah akomodasi yang ada di villas product. Yang mana duplikasi jumlah kamar yang ada bisa berkurang banyak dari 370.000 yang muncul di listing,” paparnya.
Melihat kondisi ini, usul Kadek Adnyana diperlukan langkah serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, khususnya di sektor akomodasi, untuk melakukan pendataan yang lebih akurat dan komprehensif.
“Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan struktur pemerintahan hingga tingkat terbawah, mulai dari kepala lingkungan, kepala desa, hingga kecamatan,” imbuhnya.
Kolaborasi juga dapat diperluas dengan melibatkan institusi pendidikan dan mahasiswa guna membantu proses pengumpulan dan verifikasi data di lapangan. “Tanpa upaya konkret, ketidakteraturan data ini berpotensi menimbulkan dampak luas bagi masyarakat Bali,” tegasnya.
Dampak itu, seperti adanya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, termasuk kepada pihak ilegal atau Warga Negara Asing (WNA), kerusakan infrastruktur akibat keterbatasan anggaran perbaikan.
Termasuk, kesulitan dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan profesionalisme, hingga melonjaknya harga tanah dan sewa hunian yang semakin sulit dijangkau masyarakat lokal.
“Selain itu, risiko peningkatan kriminalitas juga menjadi ancaman akibat minimnya pengawasan terhadap akomodasi yang tidak memenuhi standar kepatuhan,” lanjut Kadek Adnyana.
Sebaliknya, kerapian data dan tata kelola yang baik akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat Bali pun dapat menikmati manfaat pariwisata secara lebih merata.
Dengan data yang jelas dan akurat, pelaku usaha lokal dapat memperoleh dukungan yang lebih tepat sasaran, mulai dari kemudahan perizinan, pembinaan, hingga akses terhadap pembiayaan usaha.
Hal ini penting untuk memastikan masyarakat lokal tetap menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, sekaligus menjaga kelestarian adat, budaya, dan tradisi Bali.
Karena itu, sebagai langkah konkret, BVRMA mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan merancang aksi nyata dalam forum Bali Villa Connect 2026.
Forum ini akan menghadirkan perwakilan pemerintah pusat, termasuk Menteri Pariwisata, Wakil Menteri, serta Deputi Bidang Industri dan Investasi, bersama pemerintah daerah Bali dan para praktisi industri dari dalam maupun luar negeri.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap lahir pemahaman yang lebih komprehensif, strategi yang terarah, serta langkah nyata dalam menata, mengelola, dan membangun pariwisata Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Bali serta Indonesia secara keseluruhan,” harapnya. [ana]