DENPASAR, balitourismnow.com – Berita tentang stagnannya segmen pasar untuk Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), bahkan sampai terjadinnya penutupan operasional hotel di beberapa kota di Jawa sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah membuat pengelola hotel di Bali resah.
“Hal itu wajar, karena peristiwa serupa dikhawatirkan bisa terjadi di Bali,” kata Direktur LEAD Hospitality & Business School dan Pacific Holidays DMC, Nyoman Astama di Denpasar, Sabtu 5 April 2025.
Pengelola hotel, khususnya yang memiliki faslitas meeting melakukan berbagai cara untuk mengganti pasar MICE yang sempat menjadi pasar utama mereka sebelumnya. Termasuk melakukan promosi sebaik mungkin untuk menggaet segmen pasar lain.
“Bali termasuk relatif bisa bertahan karena adanya pangsa pasar dari wisatawan mancanegara, walaupun segmen pasar MICE terjadi penurunan signifikan. Survei yang dilakukan oleh PHRI dan lembaga survei Howarth International menunjukkan penurunan pangsa MICE berkisar 30-40% bagi hotel yang memiliki dan mengutamakan segmen ini,” lanjut Astama.
Astama mengakui, sulitnya menggaet pasar MICE itu terkait dari dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan ekomoni makro global. Selain dampak efisienai anggaran itu, seasonal time untuk kegiatan MICE berdasarkan history memang tiga bulan peerama adalah musim sepi
“Ada beberapa hal yang di luar domain atau kontrol kita dan itu tidak bisa kita ubah. Namun, kita bisa fokuskan pada lingkungan mikro yang bisa kita kontrol, yakni tentang operasional di unit-unit kerja akibat dampak macro environment tersebut,” ucapnya.
Nyoman Astama kemudian menegaskan, hal ini menjadi sebuah pembelajaran yang bisa diperoleh dari peristiwa ini. Kebijakan efisiensi anggaran bukan yang pertama kali dilakukan, karena di tahun 2018 juga pernah dilakukan oleh pemerintah.
“Kita mesti melihat dari tujuan besar yang ingin dituju dari efisiensi ini, yaitu untuk pelaksanaan pemerintahan yang efektif demi menjaga program-program pro rakyat secara berkelanjutan,” paparnya serius.
Adanya ketidakpastian perekonomian dunia yang dipicu dan dipacu oleh kebijakan pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah administrasi Trump, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia sebenarnya merupakan antisipasi yang sudah dilakukan team ekonomi Indonesia agar perekonomian bisa risilien.
“Setiap kebijakan pemerintah pasti akan ada dampak yang terjadi, bagi yang “diuntungkan” akan senang, sedangkan bagi yang merasa “dirugikan” akan protes,” jelas praktisi pariwisata ini.
Sebagai pelaku dan praktisi pariwisata yang memahami karakteristik hospitality industry , dan memahami paling tidak ada 5 (lima) kekuatan yang mempengaruhi bisnis (pariwisata), sudah semestinya pelaku pariwisa bisa mengantisipasi dan menyiapkan mitigasi untuk kejadian-kejadian tersebut.
“Saya rasa, sudah semestinya dan seharusnya segmentasi sumber bisnis didiversifikasi dan tidak hanya mengandalkan satu segmen pasar. Ada pesan yang masih valid, yaitu “don’t put all egg in one basket,” imbuhnya.
Beberapa solusi semestinya bisa disiapkan dan dilakukan sebagai jalan keluar, misalnya penetrasi segmen pasar baru menjelang liburan panjang, kembangkan bisnis selain kamar dan sumber-sumber pendapatan yang bisa didapat oleh hotel.
Termasuk membicarakan kembali dengan semua vendor dan supplier agar harga-harga bisa dibantu untuk mengurangi Cost of Goods Sold (COGS), mengoperasikan sebagian dari fasilitas yang ada, melakukan kerja giliran bagi karyawan sesuai volume bisnis dan upaya efisiensi internal.
Astama kemudian mencontohkan, pengelola pariwisata utamanya hotel, sudah mengalami situasi yang lebih buruk ketika pandemi COVID-19. Ketika itu, semua sumber bisnis tidak tersedia.
“Saat ini, masih ada sumber bisnis di luar pemerintah yang bisa dipenetrasi, maka kami berharap dampak efisiensi ini bersifat sementara, sehingga tidak ada penutupan hotel termasuk lainnya di Bali ini,” harap Nyoman Astama. [ana]